Indonesia bukanlah negara teroris atau pun tempat terorisme tumbuh dan berkembang, karena sesungguhnya Indonesia justru negara yang menjadi korban terorisme itu sendiri. Bukti yang ada menunjukkan bahwa terorisme itu datang ke Indonesia dari luar negeri.
MAKASSAR – Masalah besar yang muncul dan menjadi sorotan publik di tengah belum tuntasnya kasus dana bailout Bank Century menimbulkan dugaan adanya upaya pengalihan isu. Insiden antara mahasiswa-polisi di Makassar dan penyerbuan teroris di Aceh, salah satunya yang menjadi jualan untuk publik.
JAKARTA – Mantan Sekjen Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Kofi Annan menyesalkan hasil KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen,Denmark yang gagal menghasilkan kesepakatan konkret.
BANDA ACEH – Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah menegaskan tidak mungkin Malaysia akan menjadikan Aceh sebagai sarang teroris karena negara tetangga tersebut sangat komit untuk membantu daerah ini membangun ekonomi yang lebih baik.
Cerita tentang negeri-negeri dalam dongeng kuno memang acap aneh-aneh. Terhadap rakyat dan pemerintah bisa terkisah apa saja. Termasuk yang tak masuk akal sekalipun. Dan, Bumi Aceh ini jelas bukan negeri dalam dongeng. Namun, ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemberantasan illegal logging, kok rasanya menjadi tidak terlalu berbeda dengan kisah-kisah kegagalan pemerintahan di negeri-negeri dalam dongeng?
BANDA ACEH – Sebanyak 40 personel Tim Asistensi Gubernur Aceh untuk berbagai bidang yang diangkat Irwandi Yusuf per 6 Januari 2009 untuk memperkuat kinerja pemerintahannya, telah dibubarkannya pada 2 Februari 2010 lalu melalui surat Gubernur Aceh Nomor 821.29/21/2010. “Benar, Pak Gubernur telah membubarkan tim asistensinya sebanyak 40 orang yang diangkat pada 6 Januari tahun lalu,” kata Asisten III Setda Aceh, Drs Bakhtiar Ishak kepada Serambi, Selasa (16/2) ketika dimintai konfirmasinya tentang pembubaran tim asistensi tersebut.
Medan – Sumatra Utara diharapkan akan menjadi penggerak pertama Trans Sumatra Railway yang meliputi Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau, kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan di Medan, Selasa.
VIVAnews – Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyiapkan segepok fasilitas keringanan pajak (tax holiday) bagi investor yang berminat mengembangkan Pelabuhan Kuala Langsa.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandy Yusuf meminta pemerintah pusat mempermudah izin impor gula konsumsi, mengingat harga gula di Aceh semakin melangit.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandy Yusuf akhirnya memberikan izin perpanjangan kontrak kepada PT Medco Energy International Tbk atas alokasi gas kepada PT Pupuk Iskandar Muda.
BANDA ACEH – Wakil Gubernur Provinsi Aceh, Muhammad Nazar, mengatakan, tidak benar Aceh berada pada peringkat enam daerah termiskin di Indonesia, seperti data yang dilansir Bank Indonesia cabang Aceh.
Makassar – Musyawarah Nasional Fasilitator Perdamaian di Makassar, yang hari ini berakhir, merekomendasi pencegahan konflik harus ada payung hukumnya dan Papua sebagai provinsi yang paling rawan pertikaian. “Harus ada kemauan sungguh-sungguh dari pemerintah,” kaya Gustav Kawel, Koordinator Fasilitator Perdamaian untuk Provinsi Papua malam ini.
BANDA ACEH – Ketua DPRA, Hasbi Abdullah menyatakan, surat permohonan kepada Gubernur Aceh agar anak-anak kombatan GAM dan anak-anak korban konflik diloloskan dalam seleksi CPNS 2009, berstempel DPRA dan tanda tangan dirinya, adalah palsu. “Ini jelas-jelas bertujuan menyudutkan saya dan institusi DPRA,” tandas Hasbi. Penegasan itu disampaikan Hasbi menanggpi beredarnya surat tertanggal 21 Desember 2009 berstempel DPRA dan berkop “Pancacita” dengan tanda tangan dirinya selaku Ketua DPRA. Surat itu sendiri memuat permohonan agar anak-anak kombatan GAM dan anak-anak korban konflik diloloskan dalam seleksi CPNS 2009.
Muhammad Ali Ar masih tidak dapat memahami apa yang terjadi ketika gelombang besar menyeretnya jauh dari rumah dan keluarganya. “Saya syok, semua hal menghilang dan saya hanya bisa memikirkan keluarga saya,” kata Ali seperti dikutip laman harian The New York Times.
Banda Aceh – Pengembangan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinilai terhambat karena belum ada qanun (perda) sebagai aturan turunan dari Undang Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).