MAKASSAR – Masalah besar yang muncul dan menjadi sorotan publik di tengah belum tuntasnya kasus dana bailout Bank Century menimbulkan dugaan adanya upaya pengalihan isu. Insiden antara mahasiswa-polisi di Makassar dan penyerbuan teroris di Aceh, salah satunya yang menjadi jualan untuk publik.

Pengamat politik fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Hasanuddin, Muhammad Alhamid, mengemukakan, pembelokan isu kemungkinan terjadi. “Ada upaya oknum tertentu berusaha menenggelamkan isu Century,” katanya saat dimintai tanggapannya, Sabtu, 6 Maret.

Pembelokan isu menyelesaikan kisruh yang terjadi telah menjadi pola lama yang sukses dilakukan pemerintah di era orde baru. Ironisnya, ada upaya pihak tertentu mencoba menghidupkan kembali pola lama itu.

Tapi, Muhammad mengaku yakin, pola yang dikembangkan di era orde baru itu tidak bakal berhasil lagi diterapkan di era reformasi saat ini. Kelompok pakar, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya sudah semakin kritis, mengerti politik serta makin dewasa, sehingga sulit dipaksakan.

“Justru hanya akan menjadi bola panas jika pemerintah ingin menggelindingkan isu seperti itu. Pengalihan isu dengan membuat keributan atau kerusuhan bisa menimbulkan reaksi yang semakin besar lagi,” jelasnya.

Riak di kalangan mahasiswa yang berujung pada bentrokan dengan polisi, sedikit banyaknya memiliki korelasi dengan pernyataan pemerintah yang seolah tidak menghargai rekomendasi lembaga DPR yang merupakan wakil rakyat. Pernyataan pemerintah yang seharusnya disampaikan sebelum keputusan Pansus Century, kata dia, seperti meragukan kinerja DPR sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat.

Bentrok yang terjadi antara mahasiswa dan polisi memunculkan wacana pencopotan Kepala Kepolisian Daerah Sulsel, Adang Rochjana. Banyak kalangan menilai, wacana itu bagian dari skenario politik kepentingan pihak tertentu.

Muhammad mengemukakan, dalam teori politik, konflik kepentingan bisa membuat orang rela menempuh berbagai cara. Termasuk memunculkan insiden besar yang bisa menjatuhkan seseorang untuk mengangkat orang tertentu. “Kemungkinan itu bisa terjadi pada bentrokan antara mahasiswa dan polisi di Makassar,” ujarnya.

Di alam demokrasi ini, Muhammad berharap kritik dan masukan tetap diberi ruang, termasuk dari kalangan mahasiswa. Tapi dia juga berharap, unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan dengan cara elegan dan sopan yang tidak mengganggu kepentingan umum dan menimbulkan antipati di masyarakat.

Dia juga mengimbau kepolisian tidak langsung mengambil langkah represif menghadapi pengunjuk rasa. “Mahasiswa itu sangat mudah didekati. Tanpa kekerasan penyelesaian pasti bisa tercapai,” kata pengajar ilmu politik Unhas itu.

Sementara itu, pengamat ekonomi, Marsuki DEA, menilai insiden yang terjadi selama dua hari terakhir di Makassar cukup berdampak bagi masuknya investasi asing ke Sulsel. Begitupula dengan investor nasional bisa menjadi pertimbangan. Kondisi keamanan tetap menjadi pertimbangan mendasar keputusan investasi.

Sementara untuk perekonomian masyarakat Sulsel dalam jangka menengah, Marsuki memprediksi tidaklah terlalu berdampak signifikan. Apalagi, perekonomian di Sulsel selama ini dominan digerakkan masyarakat lokal sendiri.

Pemerintah pusat maupun daerah tetap harus lebih gencar merealisasikan perencanaan investasi. Aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya, hanyalah bagian dari idealisme dan upaya kontrol terhadap pemerintah.

Marsuki berharap, insiden yang mengakibatkan kerusuhan dan menjadi aksi solidaritas yang meluas secara nasional, bukanlah upaya pengalihan isu kasus Bank Century. Bila dugaan itu benar terjadi, maka strategi yang dilakukan pihak yang menginginkannya, kurang tepat.

Justru, masalah bakal semakin meluas dan masyarakat semakin mempertanyakan kebenaran di balik fakta yang ingin ditutupi dengan membuat masalah baru. “Sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Strategi seperti itu justru merugikan kepentingan pemerintah,” tegasnya.

Praktik pembelokan isu dengan menciptakan kondisi baru yang menyita perhatian publik, imbuhnya, variasi dalam gerakan politik yang sering dilakukan. Kelompok intelektual seharusnya tidak gegabah menghadapinya dengan reaksi negatif, tetapi dengan cara yang lebih masuk akal.

Pengalihan perhatian masyarakat metode yang sudah dilakukan sejak dahulu. Pembelokan isu menjadi berhasil dengan memanfaatkan kondisi masyarakat di Sulsel yang mudah tersulut untuk memperjuangkan gerakan yang dianggapnya benar, atau masyarakat di Aceh, Ambon, Jawa Barat, dengan isu terorisnya.

Dia berharap, pemerintah tidak mengambil cara menarik perhatian masyarakat seperti itu. “Masyarakat Sulsel itu punya sikap dan cara sendiri jika sudah melihat kebenaran yang tidak diperjuangkan,” tuturnya.
Sikap reaktif pemerintah terhadap keputusan konstitusi DPR yang berlebihan, juga dikritiknya. Fakta politik yang sudah diungkap lembaga DPR yang memiliki hak konstitusi justru terkesan ingin dinafikan oleh pemerintah.

Menurutnya, sikap reaktif yang ditunjukkan pemerintah bisa saja dilakukan bila posisinya dalam kondisi serba salah. “Kebenaran yang lahir dari DPR yang memegang hak konstitusi seharusnya dihargai, bukan malah ingin dinafikkan,” katanya.

Akibatnya, mahasiswa yang memiliki idealisme tinggi dan melihat adanya fakta kebenaran, bingung melihat sikap pemerintah. Ujung-ujungnya, mahasiswa menujukkan keprihatinannya dengan cara demonstrasi.

Demonstrasi bisa saja dilakukan untuk menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan bangsa yang sedang diaduk-aduk. Hanya saja, Marsuki meminta mahasiswa tidak mudah terprovokasi dan melakukan aksi anarkis yang dapat mengaburkan tujuan awal.

Senada dengan Muhammad, Koordinator FIK Ornop Sulsel, Khudri Arsyad menilai gejala yang tiba-tiba timbul itu cenderung dilihatnya sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik terhadap skandal Bank Century. Menurut Khudri gejala tersebut masuk dalam analisis sosial dan trik konspirasi.

“Hak angket itu esensinya ada pelanggaran aturan atau Undang-undang. Rapat paripurna DPRD mengenai skandal Century mengarah pada pertanggungjawaban presiden,” katanya saat dihubungi malam tadi, Sabtu 6 Maret.

Sejatinya, kata dia, kelompok mahasiswa dan elemen civil society turun ke jalan mendesak penuntasan kasus ini. “Semua elemen mulai bergerak mendesak penyelesaian dan pertanggungjawaban skandal Century. Kenapa tiba-tiba hari kedua di sidang paripurna langsung merebak benturan di mana-mana,” tandasnya.

Lebih mengherankan lagi, sebutnya, pengalihan isu ini mencoba melibatkan langsung masyarakat terlibat dalam konflik horizontal. “Kenapa tiba-tiba dengan cepat merebak opini warga dan masyarakat saling serang. Padahal mereka gunakan helm dan terlihat sudah siap bentrok,” ungkapnya.

Khudri menduga pelibatan masyarakat dalam konflik horizontal adalah by desaign. Yang jadi pertanyaan bagi Khudri, ada banyak lembaga mahasiswa, kenapa HMI yang dijadikan sasaran? Kemungkinannya, katanya, juga punya tujuan tertentu. Hanya saja, tambahnya, bila memang kejadian-kejadian tersebut merupakan indikasi pengalihan isu dari skandal Century tak akan membuahkan hasil.

Lebih dari itu, sebutnya, dibenturkannya warga dan masyarakat akan semakin membuat kekuatan dan soliditas mahasiswa dan bisa membentuk ekstra parlementer.
Senada dengan Khudri, akademisi Unismuh, Arqam Azikin menilai peristiwa tak boleh mengalihkan perhatian publik dari skandal Century.

“Bentrokan dan rentetan kejadian yang tiba-tiba mengemuka tak bisa menenggelamkan kasus Century,” tuturnya. (nto-rif)

Sumber: Fajar News

Berita Terkait:

1. Teroris di Aceh, Diduga Kelompok Noor Din M. Top
2. Teroris Aceh Bersenjata AK-47 dan M-16
3. Pinjaman BPD Aceh ke Century Dipertanyakan
4. Situasi HAM di Papua Menurun Drastis
5. WH Dihadiahi Kondom dan Telur Busuk
6. Ketika Sumpah Jabatan Diucapkan
7. Sang Orator Ulung yang Terkurung di Seberang
8. Memaknai Dua Kemerdekaan
9. DPR Dukung Upaya Konfrontasi dengan Malaysia
10. Biografi Jusuf Kalla: Sejak Kuliah Sudah Politikus