Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak yakin pemerintah pusat serius menuntaskan pembangunan Bandara Kualanamu pada akhir tahun ini. Pemprovsu malah memprediski pembangunan pengganti Bandara Polonia Medan itu membutuhkan penjadwalan ulang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Riadil Akhir Lubis, menyebutkan, keraguan Pemprovsu itu timbul setelah melihat realisasi pembangunan fisik Bandara Kualanamu. Karena itu, dalam waktu dekat mereka akan berangkat ke Jakarta untuk memertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam menuntaskan pembangunan proyek transportasi udara yang sangat diidamkan masyarakat Sumut tersebut.

“Kami akan menanyakan komitmen pemerintah pusat, kapan sih Kualanamu ini dioperasionalkan? Karena hal ini juga terkait pembangunan infrastruktur lainnya, seperti kereta api, jalan tol dan lainnya. Karena semuanya masih on schedule,” ujar Riadil, tadi malam.

Jika melihat secara fisik, pihaknya tidak yakin pembangunan Bandara itu bisa dituntaskan hingga akhir tahun ini seperti yang dijanjikan pemerintah pusat.

Pemprovsu, kata Riadil, melihat kemungkinan perlu ada penjadwalan ulang atas target itu, termasuk mencakup pendanaan yang masih sangat kurang.

Riadil merinci, tahun ini dana yang telah dikucurkan pusat untuk proyek tersebut baru Rp700 miliar, plus Rp100 miliar dana stimulus. Jumlah itu dinilai masih sangat kurang.

Karena itu pihaknya mengajukan kembali pendanaan kepada pusat sebesar Rp1,7 triliun untuk tahun 2009 dari jumlah sebelumnya Rp1,2 triliun.

Dana sebesar itu digunakan untuk menuntaskan pembangunan taxiway, apron, serta lainnya. Hingga kini pihaknya mencatat pembangunan sisi udara baru mencapai 13,1 %, sisi fisik 30,8%.

“Ya itu tadi, kalau kita melihat secara kasat mata, memang kayaknya perlu direschedulu-lah. Kita mau nanya bagaimana sebenarnya komitmen pusat. Kapan sih harus diselesaikan. Bandara inikan penting bagi kita,” tegas Riadil Akhir Lubis.(waspada)

Berita Terkait:

1. Aceh Butuh “Cut Meutia” Baru
2. Bandara Sultan Iskandar Muda Diperketat
3. Butuh Waktu Lama Bentuk KKR Aceh
4. Museum Aceh Butuh Rp 15 M
5. Rakor KMPA: Pemuda Aceh Pilar Pembangunan Bangsa
6. Malaysia-Thailand Dukung Percepatan Pembangunan Aceh
7. Perdamaian dan Pembangunan Aceh Harus Dipertahankan
8. Bank Dunia: Komitmen Penting jaga Perdamaian di Aceh
9. Panwaslu NAD Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang
10. Indonesia Butuh “Departemen Kemiskinan”